LOGO Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum LOGO
Pemerintah Provinsi Lampung
GUBERNUR

MUHAMMAD RIDHO FICARDO, SP.i., M.Si

FORM LOGIN

Lupa Password

Untuk mengirim tanggapan terhadap Raperda silakan login terlebih dahulu jika belum mempunyai akun silakan membuat akun terlebih dahulu klik di sini

Berita | Jumat, 11 Mei 2018 15:36:01

Penandatanganan MoU antara Pemprov Sumatera Utara dengan Pemprov Lampung

09/05/2018
Penandatanganan MoU antara Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara dengan Pemerintah Provinsi Lampung  dalam rangka mensinergikan dan
mengintegrasikan e_planning dan e_budgeting dalam proses perencanaan
dan penganggaran pembangunan daerah. Dihadiri oleh seluruh Sekda
Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung....Selengkapnya


Berita | Senin, 31 Juli 2017 09:10:15

Rapat Koordinasi dan Bimtek Mei 2017

KEGIATAN RAPAT KOORDINASI ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DAN BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

LATAR BELAKANG
Dokumen hukum memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, kemudahan untuk mendapatkan data dan informasi yang lengkap, cepat tepat dan akurat serta up to date, memerlukan ketekunan, ketelitian, kecermatan dalam menelusuri dokumen hukum.
K...Selengkapnya


Berita | Rabu, 12 Maret 2014 10:54:15

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR  2  TAHUN  2014,
TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat JDIH, adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, ...Selengkapnya


Berita | Kamis, 06 Desember 2012 15:20:57

Pemerintah Perbarui Regulasi JDIH

Perbedaan kemampuan membangun sistim dokumentasi di tiap lembaga menjadi kendala.

Akses masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan merupakan keniscayaan, bukan saja sebagai bagian dari pemenuhan hak, tetapi juga fiksi hukum. Sayang, hingga kini nyaris belum ada lembaga negara yang bisa menyelenggarakan sistim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) secara sem...Selengkapnya