Berita

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung menggelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait retribusi daerah. Acara yang berlangsung pada Selasa ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Lampung, Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H. Selain itu, turut hadir perwakilan dari Biro Hukum, Badan Pendapatan Daerah (Bappenda), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Inspektorat, serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) lingkup DKP.

Tim JDIH Provinsi Lampung turut hadir pada kegiatan tersebut yang diwakili oleh Kepala Bagian Peraturan dan Perundang-undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung, Erman Syarif, SH., MH., MM., CLA.

Rapat ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif rancangan Pergub Retribusi Daerah yang akan menjadi landasan hukum dalam pengelolaan retribusi sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung. Dengan melibatkan berbagai unsur penting seperti akademisi, lembaga hukum, dan instansi terkait, diharapkan Pergub ini dapat disusun dengan mempertimbangkan aspek legal, ekonomi, serta pengawasan keuangan yang tepat guna mendukung optimalisasi pendapatan daerah.