Survei Rakata Catat Kepuasan Publik di Atas 80 Persen, Sejumlah Program Pemprov Lampung Terus Diperkuat

Bandar Lampung — Persepsi masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Lampung menjadi salah satu gambaran mengenai penerimaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan pada 2026. Hasil Lampung Public Opinion Research yang dilakukan Rakata Analytics & Advisory pada Agustus 2026 mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal sebesar 81,75 persen, sementara Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela sebesar 80,38 persen.

Survei tersebut melibatkan 800 responden dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sekitar ±3,5 persen. Rakata juga memetakan persepsi berdasarkan sejumlah karakteristik responden, termasuk profesi.

Pada kelompok profesi, infografis Rakata menunjukkan variasi tingkat kepuasan terhadap Gubernur Lampung. Kelompok pensiunan tercatat 100 persen puas, pegawai swasta 96 persen, serta pelajar/mahasiswa 95 persen. Sementara pada kelompok lainnya, tingkat kepuasan juga tercatat di atas 80 persen, antara lain guru/dosen 86,96 persen, buruh 84,69 persen, pedagang/UMKM 84,42 persen, ibu rumah tangga 80,13 persen, dan nelayan 80 persen.

Untuk Wakil Gubernur Lampung, kelompok pensiunan tercatat 100 persen puas, pegawai swasta 93 persen, wiraswasta 89,71 persen, pedagang/UMKM 85,71 persen, pelajar/mahasiswa 85 persen, serta buruh 81,63 persen.

Persepsi Publik dalam Konteks Pelayanan Pemerintahan

Angka tersebut merupakan pengukuran persepsi responden terhadap kinerja kepala daerah, sehingga berbeda dengan evaluasi kinerja pemerintahan berdasarkan indikator program, target pembangunan, maupun audit kinerja. Temuan survei dapat menjadi salah satu bahan untuk melihat bagaimana masyarakat memandang penyelenggaraan pemerintahan pada periode survei.

Dalam menjalankan pemerintahan pada 2026, Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai salah satu fokus utama. Gubernur Rahmat Mirzani Djausal juga menekankan bahwa pelayanan publik harus mudah, cepat, transparan, dan mampu merespons kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Lampung juga mendorong transformasi pelayanan berbasis digital melalui Lampung-In sebagai platform layanan publik dan kanal pengaduan masyarakat. Pemanfaatan layanan digital tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan pemerintah.

Pembangunan Terus Berjalan

Di bidang pembangunan daerah, Pemprov Lampung pada 2026 menetapkan sejumlah program prioritas yang mencakup penguatan pendidikan dan kesehatan, ketahanan pangan dan pertanian, infrastruktur strategis, ekonomi kerakyatan, serta pariwisata berkelanjutan. Dokumen perencanaan pemerintah daerah juga menempatkan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai salah satu sasaran penting pembangunan.

Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan bahwa program pembangunan dan pelayanan publik akan terus dievaluasi agar pelaksanaannya semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, data persepsi publik dapat menjadi salah satu masukan bersama, sementara capaian pembangunan tetap perlu dilihat melalui indikator kinerja dan hasil program secara terukur.

Hasil survei Rakata tersebut menambah informasi mengenai persepsi masyarakat terhadap kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung pada Agustus 2026. Bagi Pemerintah Provinsi Lampung, masukan publik menjadi bagian dari proses evaluasi untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan dan pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor.