Berita

Bandar Lampung — Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Lampung pada Rabu, 24 Desember 2025. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Perpustakaan JDIH Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.

Rapat dipimpin oleh Kepala Bagian Peraturan dan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung, Dr. Erman Syarif, S.H., M.H., M.M., C.L.A. Kegiatan ini dihadiri oleh Arief Nugroho, S.E., M.M., selaku Kepala Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik, fungsional Biro Hukum, serta perwakilan dari JDIH Kota Metro.

Selain itu, rapat juga dihadiri oleh Dra. Nelawaty Ningsih, M.M., Akademisi Program Studi Perpustakaan FISIP Universitas Lampung, serta perwakilan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia Kantor Wilayah Lampung, sebagai bentuk sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan instansi vertikal dalam penguatan pengelolaan JDIH.

Evaluasi Kinerja JDIH Tahun 2025

Dalam rapat tersebut, dibahas evaluasi pengelolaan JDIH dan Perpustakaan JDIH sepanjang tahun 2025. Evaluasi meliputi aspek pengelolaan konten hukum, layanan informasi, pengelolaan perpustakaan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung keterbukaan informasi hukum kepada masyarakat.

Dr. Erman Syarif menekankan pentingnya evaluasi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas layanan JDIH Provinsi Lampung.

Persiapan Penilaian JDIHN Tahun 2026

Selain evaluasi, rapat juga membahas rencana pengelolaan JDIH Tahun 2026, khususnya dalam rangka menghadapi penilaian JDIH Nasional (JDIHN) yang akan menggunakan indikator penilaian baru. Seluruh tim diharapkan dapat menyesuaikan pengelolaan JDIH dengan standar dan indikator tersebut, baik dari sisi kelembagaan, layanan, maupun inovasi.

Rencana Kerja Sama Penguatan SDM Perpustakaan

Sebagai langkah strategis peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dalam rapat ini juga dibahas rencana kerja sama antara Biro Hukum Setda Provinsi Lampung dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung. Kerja sama tersebut direncanakan dalam bentuk program pemagangan bagi pengelola Perpustakaan JDIH, guna meningkatkan kompetensi pengelolaan perpustakaan hukum yang lebih profesional dan sesuai standar nasional.

Melalui rapat koordinasi ini, Biro Hukum Setda Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengelolaan JDIH sebagai pusat dokumentasi dan informasi hukum yang akurat, terintegrasi, dan mudah diakses masyarakat, serta siap menghadapi tantangan dan penilaian JDIHN di tahun mendatang.