Artikel Hukum

QUALITY OF PREPARATION OF ACADEMIC TEXTS ON REGIONAL REGULATIONS BASED ON PANCASILA

Academic Manuscripts are manuscripts of the results of research or legal studies and the results of other research on a particular problem that can be accounted for scientifically regarding the regulation of the problem in a Provincial Raperda, or Re...

Pemakzulan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemakzulan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Erman Syarif Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung Email: [email protected]

ANALISIS PEMILIHAN KEPALA DAERAH MELALUI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM SISTEM DEMOKRASI INDONESIA

Abstrak Sejak kemerdekaan hingga reformasi saat ini, mekanisme pemilihan kepala daerah di Indonesia telah mengalami banyak perubahan. Mulai dari pemilihan langsung oleh rakyat hingga pemilihan tidak langsung oleh DPRD. Undang-Undang Nomor 22 Tahun...

PEMBATASAN MASA JABATAN DALAM UPAYA MENGHINDARI KEKUASAAN YANG CONTIUINITAS, BERSIFAT OTORITER DAN ADANYA ABUSE OF POWER

Relevansi Regulasi Pertambangan Internasional dengan Penanganan Covid-19 di Indonesia

ABSTRACT Pressure on the mining industry was caused by global mining activities which experienced  disruptions  to  the  demand  for  and  sales  of  mining  materials during  the  COVID-...

Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia

Judul: Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia Tahun Terbit: 2023 Edisi: Volume 5, Nomor 1 (2023) Nomor Panggil: 10.37812/almanhaj.v5i1.2084 Klasifikasi: ......... Tempat Terbit: Universitas Lam...

PENDEKATAN NEGARA HUKUM KRISIS EKONOMI DAN GLOBALISASI

Tulisan ini membahas pendekatan baru atas model negara hukum yang tepat untuk diterapkan dalam keadaan darurat ekonomi (the economic crisis rule of law). untuk menghindari konflik antara paham yang mengutamakan pembatasan hukum dan konstitusional kep...

DELIK PERZINAHAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-XIV/2016

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-XIV/2016, Isu kriminalisasi terhadap perilaku LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transexual) dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia masih saja menuai perbedaan pendapat. Beberapa pihak mengangga...