Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  7. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
  15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
  16. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
  17. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Provinsi Lampung;
  18. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  19. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  20. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor ... Tahun 2022 tentang Tim Pengembangan JDIH
  21. Surat Keputusan Sekrataris Daerah Provinsi Lampung Nomor G/637/B.03/HK/2022 tentang Pembentukan Pengelola Perpustakaan Hukum Jaringan Dokumentasi dan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
  22. Surat Keputusan Sekrataris Daerah Provinsi Lampung Nomor G/636/B.03/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola E-Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Biro Hukum Sekretariar Daerah Provinsi Lampung