Berita

Bandar Lampung — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung akan memfokuskan arah pembangunan tahun 2026 pada tiga pilar utama, yakni peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan disiplin internal aparatur, serta kolaborasi lintas sektor.

Gubernur menyampaikan bahwa pelayanan kepada masyarakat merupakan prioritas utama yang tidak dapat ditawar, sehingga seluruh kebijakan dan program pembangunan harus benar-benar dirancang dan dilaksanakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.

“Pelayanan publik harus menjadi ruh dari setiap kebijakan pemerintah. Aparatur dituntut responsif terhadap keluhan masyarakat dan mampu bekerja secara kolaboratif lintas sektor,” tegas Gubernur.

Dorong Responsivitas OPD dan Sinergi Pemerintahan

Dalam arahannya, Gubernur juga mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan responsivitas dalam menindaklanjuti aspirasi dan keluhan masyarakat. Selain itu, sinergi dan komitmen bersama antarperangkat daerah dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Penguatan Ekonomi Desa dan Program Strategis

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Lampung memaparkan sejumlah program strategis yang akan dilanjutkan pada tahun 2026. Salah satu fokus utama adalah penguatan perekonomian desa, khususnya melalui sektor pertanian.

Program pupuk organik cair (POC) akan terus dikembangkan dan diperluas implementasinya di seluruh desa di Provinsi Lampung. Program ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian, menekan biaya produksi, serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat desa.

Efisiensi Anggaran Berbasis Hasil

Di tengah upaya efisiensi anggaran, Gubernur menekankan bahwa setiap kebijakan dan program pemerintah harus berorientasi pada hasil serta memberikan dampak nyata yang dapat langsung dirasakan masyarakat, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Program dan kebijakan tidak boleh berhenti di atas kertas perencanaan, tetapi harus terwujud di sawah, pasar, jalan desa, dan layanan publik,” ujar Gubernur.

Penguatan Tata Kelola Pemerintahan

Sementara itu, Inspektur Provinsi Lampung, Bayana, turut menyampaikan paparan evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi Lampung berdasarkan hasil pengawasan dan pembinaan tahun 2025. Ia mengajak seluruh OPD untuk terus berkomitmen meningkatkan kinerja di berbagai sektor dengan tetap menjunjung tinggi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Melalui penguatan pelayanan publik, program berbasis dampak nyata, serta komitmen bersama seluruh OPD, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis dapat menghadirkan pembangunan yang lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pada tahun 2026.