Berita

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan tahun 2025 sebagai fase penataan dan penguatan fondasi pembangunan daerah, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur, konektivitas, pengembangan ekonomi desa, serta penguatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat memaparkan capaian pembangunan Provinsi Lampung sepanjang tahun 2025 dalam kegiatan Kaleidoskop Pembangunan yang dilaksanakan di Mahan Agung, Minggu (28/12/2025). 

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa tahun 2025 merupakan awal dari periode pembangunan yang difokuskan pada kerja nyata dan penataan struktural, bukan sekadar pencapaian angka jangka pendek. “Tahun 2025 ini adalah tahun awal. Bukan capaian pribadi gubernur atau wakil gubernur, melainkan kerja bersama Pemerintah Provinsi Lampung yang perlu disampaikan secara terbuka kepada publik,” ujarnya. 

Infrastruktur dan Konektivitas untuk Pemerataan Pembangunan

Sebagai upaya pemerataan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, Pemprov Lampung memprioritaskan perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan provinsi. Melalui program Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK), dilakukan rekonstruksi, rehabilitasi, dan pelebaran pada 52 ruas jalan provinsi sepanjang lebih dari 66 kilometer. Selain itu, pembangunan dan rehabilitasi 21 jembatan juga dilaksanakan, dengan panjang total lebih dari 451 meter. 

Hasil survei pada November 2025 menunjukkan tingkat kemantapan jalan provinsi meningkat menjadi 79,79 persen, sementara tingkat degradasi jalan turun dari 4 persen menjadi 2,25 persen. 

Pemprov Lampung juga memperkuat konektivitas antarwilayah, termasuk pengembangan jalur darat, laut, dan udara. Jalur penyeberangan Bakauheni–Merak dipertahankan sebagai tulang punggung mobilitas nasional, sementara Bandara Radin Inten II diperkuat sebagai bandara internasional. Selain itu, reaktivasi Bandara Gatot Subroto di Kabupaten Way Kanan dijalankan untuk membuka akses wilayah timur Lampung. 

Pengembangan Ekonomi Desa dan Ketahanan Pangan

Untuk menguatkan ekonomi lokal, Pemprov Lampung melaksanakan program Desa Kumaju yang berfokus pada potensi desa seperti pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, dan UMKM. Sepanjang 2025, Pemprov Lampung membangun 500 unit pusat produksi pupuk organik cair yang menjangkau lebih dari 190.000 petani di lahan seluas lebih dari 175.000 hektare. Program ini berhasil menekan ketergantungan pada pupuk kimia hingga 30 persen dan meningkatkan produktivitas pertanian sekitar 25 persen. 

Selain itu, pemerintah provinsi membangun 34 unit bed dryer di 34 desa untuk mendukung hilirisasi produk pertanian, yang mampu mengeringkan hingga ratusan ton hasil panen per bulan sekaligus menekan kehilangan pascapanen. 

Pendidikan dan Kesehatan untuk Masyarakat

Dalam bidang pendidikan, Pemprov Lampung membebaskan uang komite bagi siswa SMA, SMK, dan SLB Negeri melalui Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD). Program Sekolah Rakyat juga mulai dijalankan sebagai rintisan di tiga lokasi untuk mendukung anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Selain itu, berbagai inovasi layanan kesehatan diluncurkan, termasuk Klinik Berhenti Merokok, Klinik Nyeri dan Paliatif, serta layanan transportasi kesehatan komunitas. 

Upaya pengendalian penyakit seperti tuberkulosis diperkuat melalui pendekatan Active Case Finding, dengan tingkat penemuan kasus mencapai 60 persen dari target hingga Desember 2025. RSUD Mohammad Thohir di Kabupaten Pesisir Barat juga diresmikan sebagai rumah sakit rujukan tipe C untuk wilayah terluar. 

Transformasi Layanan Publik

Pemprov Lampung meluncurkan super app “Lampung In” pada Juni 2025 sebagai salah satu bentuk transformasi layanan publik digital. Hingga akhir tahun, aplikasi ini telah diunduh lebih dari 14.000 kali dan menampung lebih dari 588 laporan masyarakat. 

Penutup: Komitmen Pembangunan Berkelanjutan

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa tahun pertama kepemimpinannya bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang memastikan arah pembangunan yang berpihak pada masyarakat. “Kami memilih bergerak, menata fondasi, dan memastikan pembangunan benar-benar dirasakan,” tutup Gubernur. 

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menilai 2025 sebagai fase penting dalam penataan dasar pembangunan daerah. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk melanjutkan kerja-kerja pembangunan di tahun berikutnya dengan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk insan pers dan pegiat media (DST)