Pemprov Lampung Gelar Penyuluhan Hukum Terpadu di Kabupaten Tulangbawang

TULANG BAWANG-- Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Penyuluhan Hukum Terpadu kepada Aparataur Sipil Negara (ASN), Mahasiswa, Pelajar dan masyarakat umum di GSG Islamic Center Menggala, Tulangbawang, Selasa (8/11/2022). 

Penyuluhan Hukum Terpadu Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022 mengambil tema“Mewujudkan Masyarakat Pedesaan Yang Cerdas Hukum Menuju Lampung Berjaya”.  

Kepala Biro Hukum Pemprov Lampung, Puadi Jailani, SH.MH  mengatakan,  bahwa Adanya Penyuluhan Hukum Terpadu di Daerah Kabupaten/kota terutama di wilayah pedesaan bertujuan agar informasi terkait permasalahan dan penegakan hukum tidak hanya   berfokus    pada      masalah    hukum

 diperkotaan tetapi juga terhadap  permasalahan hukum yang terjadi di Kampung.

Diharapkan penyuluhan hukum terpadu ini dapat menambah kesadaran Hukum masyarakat kampung.

 Sehingga sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Lampung yang kian membaik diharapkan dapat diikuti juga dengan tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam menciptakan tertib hukum, tertib sosial dan menciptakan rasa aman dan harmonis dalam kehidupan masyarakat kampung. 

 

Apabila tertib sosial dan tertib hukum ditingkat masyarakat kampung dapat terwujud maka ditingkat kecamatan maupun kabupaten akan tercipta ketenteraman dan ketertiban yang pada akhirnya ditingkat Provinsi akan menjadikan Lampung Berjaya.

 

Pada Penyuluhan Hukum di Kabupaten Tulang Bawang ini, Tim Penyuluhan Hukum Terpadu Pemerintah Provinsi Lampung melibatkan  juga  narasumber dari Pengadilan 

Tinggi Agama Lampung, Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, Kepolisian Daerah Lampung, Biro Hukum dan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

 

Keterlibatan Narasumber tersebut mengingat beberapa permasalahan hukum terjadi dikampung antara lain masih tingginya angka perceraian di Provinsi Lampung berdasarkan data dari Pengadilan Tinggi Agama Lampung, selama bulan Januari sampai dengan Oktober 2022 angka kasus perceraian di Provinsi Lampung perceraian ada 14608 kasus, 468 kasus terjadi di Kabupaten Tulang Bawang, karna itu perlu adanya upaya-upaya melakukan antisipasi tingginya angka perceraian yang akan disampaikan oleh Narasumber dari Pengadilan Tinggi Agama Lampung.

 

Pengadilan Tinggi Agama Lampung dan Pemerintah Provinsi Lampung  berkomitmen      untuk         menghentikan Perkawinan anak usia dini sebagai bentuk menjamin perlindungan anak. 

 

Bahwa saat ini fenomena peredaran dan penyalahgunaan narkoba menjadi      suatu ancaman faktual bagi ketahanan bangsa. Di Indonesia sendiri saat ini menjadi pasar yang sangat besar bagi penyelundup dan pengedar narkotika yang berasal dari luar negeri.

 

Tidak ada wilayah di seluruh Indonesia yang terbebas dari peredaran dan penyalahgunaan narkotika, termasuk Provinsi   Lampung  tidak  hanya didaerah  perkotaan,   tetapi daerah pedesaanpun tak luput dari penyalahgunaan narkoba.

 

Karena itu untuk mewujudkan salah satu Janji Kerja Arinal - Nunik yakni ”Lampung Menuju  Bebas  Narkoba”  diharapkan  agar 

 masyarakat terus diingatkan untuk selalu menjauhi  penyalahgunaan Narkoba.

                                                           

Saat ini Gubernur Lampung sedang gencar-gencarnya  untuk mengembalikan fungsi sungai sebagai salah satu sumber ekonomi masyarakat khususnya  masyarakat  di sekitar  sungai, dalam upaya pemulihan sumber daya ikan di Provinsi Lampung, Gubernur Lampung telah melakukan penebaran benih ikan khas daerah disungai Tulang Bawang yang sudah mulai punah, terutama ikan jelabat ikan baung dan ikan belida sebanyak satu juta ekor benih untuk mendukung program Gubernur tersebut, perlu menggugah masyarakat sekitar untuk menjaga sungai dengan tidak menyetrum, putas atau lainnya yang melanggar hukum   sehingga   diharapkan   sungai  akan kembali lestari dan menjadi sumber ekonomi masyarakat setempat.

 

Dengan adanya Penyuluhan Hukum Terpadu Pemerintah Provinsi Lampung  ini, diharapkan juga  masyarakat akan lebih paham tentang TP/TIPIRING (Tindak Pidana/Tindak Pidana Ringan), serta keadilan restoratif yakni suatu    tanggapan   pada    pelaku   kejahatan  untuk memulihkan kerugian dan memudahkan perdamaian antara para pihak.

 

Kesadaran Hukum masyarakat kampung perlu terus digalakan yang akan diisi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekdakab Tulang Bawang, kesadaran hukum merupakan kesadaran terhadap nilai-nilai yang ada didalam diri manusia tentang hukum yang berlaku ditengah masyarakat, kesadaran hukum masyarakat diharapkan dapat ditingkatkan melalui menanamkan kesadaran hukum sejak dini serta menggalakkan kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).