Berita

Gubernur Arinal Djunaidi memimpin Rapat Koordinasi Pembentukan Satgas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, di Ruang Rapat Utama, Rabu (26/07/2023).

Berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan yang melibatkan 26 Kementerian/Lembaga dan para Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota memerintahkan agar melakukan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang meliputi kegiatan pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca karhutla. 

Beberapa tugas yang diamanatkan Inpres No.3 Tahun 2020, diantaranya yaitu Menyusun Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota mengenai Sistem Penanggulangan Karhutla, Mengoptimalkan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai Koordinator dalam upaya penanggulangan Karhutla di wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Mengalokasikan biaya pelaksanaan penanggulangan Karhutla secara memadai pada pos anggaran rutin dan anggaran belanja tidak terduga dalam APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Gubernur Arinal Djunaidi mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kerja keras semua pihak, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di berbagai daerah di Tahun 2022, sehingga terjadi penurunan jumlah hotspot sebanyak ±10,71% dibandingkan tahun lalu yang berjumlah 1.614 titik panas (hotspot) per Bulan Juli, bahkan terjadi penurunan yang cukup signifikan di beberapa Kabupaten.

Adapun Kabupaten dengan jumlah hotspot tertinggi yaitu Way Kanan sebanyak 336 Titik, Tulang Bawang 326 Titik, Lampung Timur 234 titik dan Lampung Tengah 209 titik. Namun luasan Karhutla terdapat peningkatan dari tahun 2022 yaitu seluas 1.570 hektar.